Langkah Mundur Jalan Khusus Tambang, Pemkab Bogor “Mengenolkan” Perencanaan

xr:d:DAGBdkCN0M0:4,j:3946702993064683338,t:24040414

dok.inilahkoran


Jalan khusus kendaraan tambang di Kabupaten Bogor bagian barat menjadi topik yang tidak akan ada habis-habisnya. Peraturan-peraturan kurang bertaring dan perencanaan yang tak diselesaikan selalu menjadi kendala pemerintah dalam mengabulkan (satu saja) keinginan masyarakat Parungpanjang dan sekitarnya.

Kini, pemerintah Kabupaten Bogor berencana mengenolkan perencanaan jalan tol khusus tambang yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat dipimpin Ridwan Kamil. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana membuat ulang Detail Engineering Design (DED) atau Rancang Bangun Rinci proyek pembangunan jalan khusus tambang.

Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyampaikan, pertemuannya dengan Komisi V DPR RI beberapa pekan lalu menghasilkan kesepakatan, diantaranya DPR RI meminta Pemkab Bogor membuat DED sendiri untuk kemudian disampaikan ke pemerintah pusat agar pengerjaan jalan khusus tambang diambilalih oleh Kementerian PUPR, bukan lagi Pemprov Jawa Barat.

Bayang-bayang masyarakat soal jalur khusus tambang berbentuk Tol itu, kini harus kandas karena akan ada wacana DED baru yang akan dibuat pemerintah Kabupaten Bogor.

Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu memaparkan, jalan tol khusus tambang yang dicanangkan pemerintah provinsi Jawa Barat melalui BUMD ternyata terkendala. Sehingga perlu adanya solusi lain untuk merealisasikan harapan masyarakat yang “diteror” nyawanya oleh truk pengangkut tambang.

“Jadi kan begini, sekarang ini kan selama ini, maaf maksudnya selama ini jalan tol (tambang) itu direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa barat, baik itu Ansi APBD Provinsi maupun melalui BUMD Jawa Barat. Tetapi kemudian kan mungkin ada kendala di situ. Karena merupakan kewenangan Provinsi berbicara antar Provinsi ceritanya, karena tembusnya ke Provinsi Banten,” kata Asmawa Tosepu, Jumat 22 Maret 2024.

“Jadi Pemkab Bogor menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat agar jalur khusus tambang itu dibangun oleh pemerintah pusat apapun bentuknya baik tol atau pun apa. Sehingga kendala saat ini bisa terealisasi,” lanjut dia.

Selama ini, masyarakat mengira pembangunan jalan khusus tambang sudah berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan. Nyatanya, jalan khusus Tambang masih diumbang-ambing para pemangku kepentingan.

Batalnya janji Ridwan Kamil semakin menguat lantaran Pemkab Bogor mengaku telah mengalokasikan anggaran untuk membuat DED tersebut.

“Alhamdulillah, kita sudah ada dokumennya dan kami menganggarkan untuk penyusunan DED tahun ini, sehingga di 2024 kita bisa menyampaikan DED ini termasuk usulannya, dan mudah-mudahan di 2025 menjadi perhatian pemerintah pusat,” papar dia.

Wacana Pemkab Bogor Buat DED Mentah

Pembuatan DED jalan khusus tambang yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ternyata belum sepenuhnya dipikirkan secara serius. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait ternyata belum mengetahui secara mendalam adanya wacana tersebut. Aneh bukan?.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor belum mengetahui adanya anggaran untuk pembuatan DED jalan khusus tambang itu.

“Kegiatan itu belum ada apa-apanya. Baru ditugaskannya ke bappeda, jadi saya belum ada persiapan yang detail,” kata Kepala Bappedalitbang, Ajat Rochmat Jatnika.

Hal yang sama disampaikan Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan yang merupakan instansi yang mengatur soal penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Achmad Wildan mengaku belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pembuatan DED jalan khusus tambang di APBD 2024.

“Saya gatau (ada pembuatan DED Jalan Khusus Tambang oleh Pemkab Bogor), belum ada informasi,” kata Wildan.

Ia mengaku belum mendapat sekecil informasi pun dari Bappedalitbang Kabupaten Bogor untuk rencana pembuatan DED tersebut.

“Engga tau, belum ada informasi dari Bappedalitbang, saya tunggu informasi dari Bappedalitbang,” papar dia.

Lagi-lagi, kita hanya perlu berpasrah pada tuhan atas keinginan dan janji-janji yang disampaikan para politisi di negera demokrasi. Kita dipaksa harus menerima apapun yang mereka rencanakan untuk kebaikan kita semuanya, katanya. Jalan khusus Tambang yang diharapkan puluhan tahun ternyata masih berkutat pada perencanaan-perencanaan dan janji-janji.***