dok. RRI.co.id
Ada yang ganjil ketika sebuah pertunjukan musik (baca keras-keras: pertunjukan musik) ditegur keras oleh pejabat kota, khususnya wakil wali kota, dengan alasan tidak positif, melanggar norma, dan tidak sesuai peruntukannya.
Ganjil bukan karena pemerintah kota (yang selanjutnya saya akan pakai dengan istilah city government*) gak boleh ngatur. Tapi karena caranya memaknai ruang publik selalu jatuh pada mantra yang sama: aman. Nyaman. Tertib. Kata-kata yang terdengar netral. Tapi sebenarnya adalah politis. Karena aman versi government sering berarti tidak mengganggu selera pejabat. Dan nyaman versi negara sering berarti tidak mengagetkan ketertiban yang sudah mereka bayangkan.
Padahal ruang publik, pada pengertian paling dasarnya, adalah hak publik. Bukan ruang steril. Bukan etalase ketertiban. Ia lahir justru dari pertemuan yang tidak selalu rapi. Suara yang bertabrakan. Tubuh yang saling berpapasan. Ekspresi yang tidak semuanya bisa dirapikan.
Di ruang seperti inilah, makna kota sedang dipertaruhkan. Perlahan, urusannya bukan lagi sebatas hadir atau tidak hadir. Tetapi tentang siapa yang boleh bersuara. Bergerak. Dan membentuk kebersamaan di ruang bersama. Saat pertemuan dan ekspresi mulai disaring, keramaian menyempit. Dan hak warga atas kota ikut terkikis.
David Harvey nyebutnya sebagai persoalan hak atas kota—hak kolektif untuk membentuk, memakai, dan mengubah kota sesuai kebutuhan hidup warganya. Ketika hak itu dicabut pelan-pelan, kota berhenti menjadi ruang hidup dan berubah menjadi lembar administrasi. Rapi di atas kertas, sepi dari kehidupan.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang terganggu?
Pertunjukan itu ramai, iya. Musiknya keras, mungkin. Tapi apakah ia mengancam? Apakah ia melukai? Apakah ia menyingkirkan orang lain dari ruang itu? Jika tidak, maka standar aman dan nyaman sedang dipakai bukan untuk melindungi warga, melainkan untuk menjinakkan warga.
Di sinilah masalahnya: aman dan nyaman selalu didefinisikan dari sudut pandang kekuasaan. Bukan pengalaman warga. Aman bagi siapa? Nyaman versi siapa? Dalam banyak kota di Indonesia, aman sering berarti tanpa ekspresi yang tak bisa dikendalikan, dan nyaman berarti tanpa suara yang tak bisa disensor. Michel Foucault menyebut ini sebagai bentuk governmentality: kekuasaan yang menyelinap ke dalam keseharian. Membentuk rasa pantas dan tidak pantas. Lalu perlahan menentukan mana yang boleh hadir dan mana yang mesti disisihkan.
Ironisnya, semua ini terjadi di sebuah tempat bernama Taman Ekspresi. Nama yang seharusnya menjadi janji. Tapi justru berubah menjadi peringatan. Teguran. Dan oleh karena itu, kita jadi tau ekspresi yang ada dalam kepala mereka, yang mana: ekspresi rupanya boleh, asal tidak terlalu hidup. Boleh, asal tidak mengundang terlalu banyak orang. Boleh, asal tidak melampaui batas imajinasi pengelola kota. Di titik ini, ekspresi tidak lagi dimaknai sebagai praktik hidup. Melainkan dekorasi: indah dilihat, tidak merepotkan.
Dan ini bukan sekadar soal taman. Ini soal gimana city government menyukai simbol. Tapi alergi pada praktik. Sebab kota ideal versi government sering kali adalah kota tanpa residu. Rapi. Bersih. Tertib. Dan fotogenik. Kota yang cocok untuk brosur. Bukan untuk hidup.
Dan dalam hal ini, Henri Lefebvre ngingetin bahwa kota adalah oeuvre—karya kolektif warganya. Maka ketika negara hanya mengizinkan ekspresi tertentu dan menyingkirkan yang lain, kota berhenti menjadi karya bersama, dan yang tersisa hanya proyek etalase suatu kota. Kering. Simulatif. Dan tidak bernyawa.
Melihat logika bahasa kekuasaan bekerja.
Begitu musik elektronik diputar. Satu kata langsung dilempar seperti batu kecil ke kerumunan: dugem. Kata itu bekerja sebagai stempel. Sekali menempel, discussion is over. Sebab dugem akan langsung dibaca sebagai tidak bermoral. Tidak mendidik. Tidak positif. Padahal musik—dalam bentuk apapun—adalah ekspresi kultural. Ia bisa menjadi hiburan. Pelepas penat. Bahkan medium komunitas untuk merasa bersama.
Maka menyebut musik DJ sebagai tidak positif tumbuh dari prasangka lama yang terus diwariskan dan dikencangkan. Bukan dari pembacaan yang jujur atas praktik itu sendiri. Dan cara memberi label seperti ini memperlihatkan kegelisahan yang lebih dalam. Yakni ketakutan pada sesuatu yang tumbuh tanpa izin. Tanpa jadwal. Tanpa proposal.
Dan lucunya, kata dugem masih juga dipakai—istilah tua yang dipanggil kembali untuk menertibkan sesuatu yang sebenarnya hidup dan bergerak di masa kini. Di titik ini, persoalannya tidak lagi berhenti pada musik atau istilah. Tapi pada kegelisahan yang muncul ketika kehidupan kota berkumpul tanpa komando.
City Government memang tidak pernah benar-benar bermasalah dengan musik. Yang ia khawatirin adalah kerumunan yang lahir tanpa rencana. James C. Scott menyebut bahwa kekuasaan menyukai hal-hal yang mudah dibaca. Dipetakan. dan diatur. Keramaian spontan selalu menciptakan kegelisahan, karena di sana ada kehidupan yang bergerak di luar skema. Dan kejadian di taman ekspresi ini jelas dianggap residu kehidupan kota oleh mereka—dan karena itu, mereka selalu ingin membersihkannya.
Dan kegelisahan itu menjadi lengkap saat hiburan itu hadir secara cuma-cuma. Tanpa tiket. Tanpa pagar. Siapa pun bisa datang. Dari mana saja dengan pakaian apa saja. Tanpa harus menunjukkan dompet atau kartu identitas kelas sosial.
Di titik ini, hiburan menjadi berbahaya. Ia merusak batas kelas. Ia menolak diseleksi. Ia tidak mengenal kategori pasar. Ia tidak tunduk pada logika siapa mampu membayar dan siapa sebaiknya menonton dari luar. Di situ, keramaian menjadi terlalu cair. Terlalu setara. Terlalu sulit dipetakan.
Maka solusi paling masuk akal bagi kota yang mencintai keteraturan adalah memindahkan hiburan ke ruang tertutup. Ke Cabin. Ke Slr. Ke Tipsy Bear. Ke Vbar. Tempat di mana jumlah bisa dihitung. Durasi bisa dibatasi. Dan akses bisa disaring.
Dengan cara itu, kota kembali tampak tertib. Dan secara diam-diam, warga miskin kembali diingatkan tentang posisinya. Bahwa kebahagiaan punya harga. Dan ruang bersama bukan sepenuhnya milik bersama.
Setelah ruang dan musik dipersoalkan, empati pun dipanggil ke meja hijau.
Di antara riuh komentar, satu argumen tentang empati dari sang wakil wali kota dipilih untuk di-pin paling atas, dengan bencana di Sumatera dijadikan pembanding. Seolah-olah menikmati musik adalah pengkhianatan terhadap penderitaan yang sedang berlangsung di tempat lain. Dan logika semacam ini jelas logika yang kejam sekaligus malas.
Sebab solidaritas tidak bekerja dengan logika saling meniadakan. Orang bisa menikmati musik sekaligus berduka. Bisa menari malam ini dan berdonasi esok pagi. Empati bukan soal siapa paling muram di ruang publik. Tapi soal bagaimana kita bertindak ketika tragedi terjadi.
Tapi mari kira fair, sebab jika dibaca pelan-pelan, argumen ini memang tidak sepenuhnya lahir dari niat yang gelap. Ada hasrat untuk menunjukkan keberpihakan. Dorongan untuk tampak hadir di tengah penderitaan. Apalagi si beliau memang datang ke lokasi bencana. Menyapa warga. Mencukur rambut mereka dengan tangannya sendiri. Sebuah gestur yang, pada level manusiawi, layak dihormati.
Namun di ruang publik, empati yang tadinya hidup sebagai tindakan perlahan berubah menjadi ukuran moral. Penderitaan dipakai sebagai cermin untuk menilai siapa yang pantas bergembira dan siapa yang seharusnya menunduk. Dari sini, empati berhenti menjadi jembatan. Lalu menjelma palang. Ia tidak lagi menghubungkan. Tapi memisahkan.
Padahal hidup tidak bergerak dalam satu nada. Orang bisa tertawa sambil menyimpan duka. Bisa menikmati musik di taman. Sekaligus marah pada negara yang lamban menangani bencana. Dan kita harus ingat, perasaan tidak bekerja dengan sistem giliran. Ketika kesedihan diminta tampil seragam di ruang publik, yang diawasi bukan lagi kebijakan. Melainkan emosi warga.
Di situ, empati kehilangan kesunyiannya. Ia menjadi alat penertiban. Dan seperti semua alat penertiban, ia lebih sibuk mengatur ekspresi daripada memastikan penderitaan benar-benar ditangani.
Mari balik ke persoalan.
Jika mau bicara soal aturan, kota ini sesungguhnya hafal dengan pelanggaran yang terjadi saban hari. Parkir liar di alun-alun. Trotoar yang hilang. Ruang publik yang diserobot pelan-pelan. you name it. Semua itu nyata. Kasat mata. Dan berlangsung lama. Namun jarang disentuh dengan keseriusan yang sama.
Di tengah kelonggaran itu, musik di taman datang sebagai sasaran yang paling mudah dirapikan. Ia aman untuk ditegur. Tidak melawan. Tidak menuntut balik. Ketegasan pun akhirnya tampil sebagai pertunjukan: keras di satu titik. Longgar di banyak tempat lain. James C. Scott menyebut mekanisme ini symbolic enforcement—hukum bekerja untuk memperlihatkan wibawa. Bukan untuk menyelesaikan masalah.
Dari sini, persoalannya perlahan terbaca. Bukan soal DJ. Bukan soal taman. Bahkan bukan soal volume suara. Yang sedang dipertaruhkan adalah relasi kota dengan warganya sendiri. Kota yang cemas pada keramaian yang tak dijadwalkan. Gelisah pada kebahagiaan yang muncul tanpa izin. Gugup menghadapi ekspresi yang tidak bisa dirapikan ke dalam satu format.
Maka ketika sebuah ruang bernama Taman Ekspresi hanya diperuntukkan sebagai ruang pembinaan dan wadah kreatifitas positif, barangkali yang perlu ditinjau ulang bukan aturan, jenis ekpsresi dan peruntukkanya, melainkan cara kota membayangkan kehidupan. Sebab kota yang hidup jarang benar-benar rapi. Ia berisik. Ia tumpang tindih. Ia kadang terlalu gembira. Dan justru di situlah tanda bahwa ia masih dihuni. Bukan sekadar dikelola.
Bogor, 21 Desember 2025
*Saya sengaja menghindari penggunaan kata pemerintah atau pemerintah kota. Istilah itu membawa beban makna yang menempatkan mereka seolah-olah semata sebagai pihak yang memerintah. Padahal, dalam praktik demokratis, mereka bekerja sebagai pelayan publik dan pembuat kebijakan—bukan penguasa atas warga. Karena itu, sebenarnya lebih tepat jika kita mulai membiasakan diri menyebut mereka sebagai petugas kota atau petugas negara. Namun, demi menjaga jarak dari diksi birokratis sekaligus agar tetap mudah dibaca, tulisan ini memilih menggunakan istilah city government. Istilah ini terasa lebih netral. lebih umum. dan lebih akrab, sekaligus menggeser imajinasi kita tentang kota: bukan sebagai wilayah kekuasaan. melainkan sebagai ruang yang seharusnya dikelola bersama.
