Bogor: Bukti Hidup Ekonomi Budaya versi Prof. Wiendu

Bogor: Bukti Hidup Ekonomi Budaya versi Prof. Wiendu

Raffles (1835)

LEAD

“Kekuatan Indonesia bukan di sawit dan tambang. Kekuatan kita ada di budaya, arsitektur, dan pariwisata.” Kutipan tersebut diambil dari tesis Prof. Wiendu Nuryanti dalam Valedictory Lecture di UGM, 28 Juli 2026. Tiga kata kunci itu ternyata sudah 500 tahun dipraktikkan Bogor. Dari Pakuan Pajajaran, ke Buitenzorg, hingga Kota Riset hari ini.

Pertanyaannya: mampukah kita menjaga “mesin ekonomi non-ekstraktif” ini? Jawabannya ada di tangan kita, dan di meja Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bogor.

PAKUAN: KOTA YANG DIRANCANG DENGAN “AKAL BUDI”

Jauh sebelum ada istilah sustainable city, masyarakat Sunda di Pakuan sudah mempraktikkannya. Naskah Bujangga Manik abad ke-16 menggambarkan Pakuan Pajajaran sebagai kota yang bersih, teratur, dan beradab. Ada sistem pengairan, jalan yang rapi, dan rumah panggung bertiang batu atau kayu ulin.

Nilai yang menjadi pedoman kala itu adalah Tri Tangtu di Buwana—tiga kedudukan yang harus selaras: Rama sebagai pemimpin yang mengelola kinerja masyarakat, Resi sebagai kaum bijak dan penjaga spiritual, dan Ratu sebagai puncak pemimpin yang menjaga keselarasan seluruh tatanan negara. Prinsip ini menjadi dasar tata kelola kota yang harmonis dan berkeadilan.

Bukti fisiknya masih ada. Di Batutulis berdiri prasasti yang mencatat silsilah raja-raja Sunda. Konon di situlah pusat istana Pajajaran. Inilah modal pertama Bogor: identitas budaya. Identitas yang tidak bisa ditambang, tidak bisa habis, dan justru semakin mahal jika dijaga.

Nilai-nilai itu masih hidup. Dalam naskah Bujangga Manik tergambar keteraturan, kebersihan, dan keseimbangan dengan alam. Semangat yang sama kini tercermin dalam prinsip ‘di nu kiwari ngancik nu bihari, seja ayeuna nepi ka sampeureun jaga’—yang sekarang berpijak pada yang dulu, dari sekarang sampai selama-lamanya menjaga, yang dipegang teguh masyarakat Bogor hingga hari ini. Inilah fondasi identitas arsitektur dan perencanaan kota.

BUITENZORG: LABORATORIUM ARSITEKTUR TROPIS

Tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustaaf Willem van Imhoff memilih Bogor sebagai zomerverblijf—tempat peristirahatan. Ia membangun Istana Buitenzorg, “Istana Tanpa Kekhawatiran”.

Yang istimewa bukan kemegahannya. Tapi kecerdasannya. Belanda belajar dari arsitektur Sunda. Langit-langit tinggi, jendela lebar, teras luas. Semua untuk mengalahkan panas tropis tanpa AC. Inilah “akal budi” dalam rekayasa yang disebut Prof. Wiendu.

Jejak itu masih berdiri kokoh. Stasiun Bogor 1881 bergaya Edwardian. Kawasan Suryakencana dengan Vihara Dhanagun berusia tiga abad. Deretan ruko di Taman Kencana.

Berbeda dengan narasi yang sering menyamakan dengan Menteng atau Tanah Abang di Jakarta, Bogor punya karakter sendiri: perpaduan Eropa dan tropis. Setiap sudut kota bercerita tentang pertemuan dua peradaban. Ini aset kedua: arsitektur sebagai daya tarik wisata dan kebanggaan.

KEBUN RAYA: BUKTI EKONOMI BISA TANPA MERUSAK

Jika tambang menggali, maka Kebun Raya Bogor “menjaga”. Didirikan 1817 oleh Dr. C.G.C. Reinwardt, kebun seluas 87 hektare ini adalah pusat penelitian botani terdepan di Asia Tenggara.

Tahun 2024, lebih dari 1,5 juta orang mengunjungi Kebun Raya. Ia menghasilkan devisa dari tiket, riset, dan ekowisata. Tapi ia tidak menebang satu pohon pun. Nilai ekonomi lahir karena dijaga, bukan karena diambil.

Di sinilah letak kritik Prof. Wiendu. Ekonomi kita terlalu lama bertumpu pada ekstraksi. Sementara Kebun Raya menunjukkan model lain: penjagaan, pemahaman, dan pengajaran. Setiap spesies yang dilestarikan, setiap penelitian plasma nutfah, setiap mahasiswa yang datang, semuanya menambah nilai.

Ditambah kehadiran IPB University dan BRIN, Bogor menjelma sebagai magnet “wisata intelektual”. Seminar internasional, simposium botani, dan konferensi ilmiah datang sepanjang tahun. Ini segmen wisatawan dengan daya beli tinggi dan dampak ekonomi berkelanjutan.

UJIAN TERBERAT: KETIKA KLAIM BERTEMU DATA

Semua potensi ini akan runtuh tanpa payung hukum. Di sinilah peran krusial Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bogor—TACB.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 dan Perda Kota Bogor No. 17 Tahun 2019, TACB bertugas memberi rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya berdasarkan kajian akademis. Mereka adalah “penjaga nalar” agar pelestarian tidak terjebak klaim sepihak.

Ujiannya nyata. Kasus Sumur Tujuh Juli 2026 menjadi contoh. Sempat muncul klaim bahwa lokasi tersebut adalah cagar budaya. Setelah dikaji TACB secara empiris dan arkeologis, tidak ditemukan bukti yang memadai untuk menetapkannya.

Justru, pembangunan infrastruktur jalan baru di kawasan tersebut bertujuan memperkuat akses dan keamanan Kawasan Batutulis sebagai situs inti Pajajaran. Ini bukti bahwa pembangunan dan pelestarian bisa bersinergi jika berbasis data.

Isu lain adalah wacana penetapan Kawasan Suryakencana sebagai kawasan bersejarah. Kawasan ini memiliki nilai historis tinggi sebagai pusat perdagangan Tionghoa sejak abad ke-18. Di dalamnya terdapat beberapa bangunan seperti Vihara Dhanagun dan ruko-ruko tua yang layak diusulkan sebagai Bangunan Cagar Budaya. Proses kajian oleh TACB menjadi kunci agar penetapan dilakukan secara selektif dan tidak mematikan aktivitas ekonomi warga.

Tanpa TACB yang kuat, independen, dan didengar, Bogor rawan terjebak dua kutub: pembangunan tanpa arah atau pelestarian tanpa dasar. Padahal yang kita butuhkan adalah keduanya: maju, tapi tidak lupa jati diri.

3 PILAR MENUJU BOGOR KOTA BUDAYA BERBASIS EKONOMI KREATIF

Mengacu pada tesis Prof. Wiendu dan prinsip Tri Tangtu di Buwana, Bogor butuh 3 pilar yang saling menguatkan agar warisan bukan beban, tapi mesin ekonomi.

Pertama, Pilar Rama: Penguatan Kelembagaan & Regulasi
Rama adalah pemimpin dan pengambil kebijakan.

  1. Percepat Penetapan: Selesaikan Perda Rencana Induk Kawasan Cagar Budaya Batutulis dan Kajian Kawasan Bersejarah Suryakencana oleh TACB paling lambat 2027. Kepastian hukum adalah magnet investasi yang bertanggung jawab.
  2. Insentif Fiskal: Beri keringanan PBB dan fasilitasi perizinan bagi pemilik Bangunan Cagar Budaya yang memugar sesuai kaidah. Jangan hukum warga yang menjaga warisan.
  3. Integrasi RDTR: Masukkan peta cagar budaya ke dalam Rencana Detail Tata Ruang. Setiap proyek infrastruktur wajib melalui AMDAL Budaya.

Kedua, Pilar Resi: Penguatan Riset, Edukasi & Ekonomi Kreatif
Resi adalah kaum bijak, akademisi, dan penjaga ilmu.

  1. Kampus Budaya: Jadikan IPB, BRIN, dan kampus lain sebagai pusat riset “Ekonomi Budaya”. Kembangkan prodi pariwisata heritage, konservasi, dan arsitektur tropis.
  2. Distrik Kreatif: Dorong Suryakencana menjadi “Creative Heritage District” — ruko tua jadi co-working space, galeri, dan kuliner dengan fasad dilindungi. Ekonomi jalan, warisan tetap.
  3. Dana Abadi Pelestarian: Sisihkan 5% retribusi wisata Kebun Raya & Istana untuk riset, pemugaran, dan beasiswa konservasi. Agar pelestarian tidak tergantung APBD.

Ketiga, Pilar Ratu: Partisipasi Warga & Identitas Publik
Ratu adalah rakyat, pemilik kota yang sebenarnya.

  1. Reintroduksi Simbol: Tanam kembali Pakujajar Platycerium bifurcatum di Leuweung Batutulis dan buat rute “Jejak Pajajaran” sebagai wisata edukasi berbasis komunitas.
  2. Sekolah Sadar Budaya: Masukkan materi sejarah lokal Pakuan dan Buitenzorg ke kurikulum muatan lokal SD-SMA di Bogor. Agar anak Bogor kenal jati dirinya.
  3. Forum Warga: Bentuk “Dewan Warisan Bogor” yang anggotanya budayawan, pelaku usaha, dan komunitas untuk mengawasi dan mengusulkan program pembangunan.

Dengan 3 pilar ini, Bogor tidak hanya “menjaga” tapi “menggerakkan ekonomi” dari budayanya.

PENUTUP: ABADI KARENA BERMAKNA

Prof. Wiendu menutup pidatonya dengan kalimat yang harus ditempel di setiap kantor PU: “Bangunan yang abadi bukan yang tertinggi. Tapi yang paling bermakna.”

Bogor sudah 5 abad menjawab pertanyaan fundamental: Siapa kita? Dari mana kita berasal? Jawabannya ada di prasasti Batutulis, di atap Istana, di pohon-pohon Kebun Raya, dan di laboratorium IPB.

Tugas kita sekarang sederhana: menjaga agar jawaban itu tidak rata oleh buldoser pembangunan. Karena jika Bogor kehilangan jiwanya, maka Indonesia kehilangan satu laboratorium peradaban. Dan itu terlalu mahal harganya.

Tinggalkan komentar