Antoine Johannot (1803-1852)
Perjalanan komunikasi politik menjadi bagian penting untuk memperkuat rezim, atau juga sebaliknya bisa memperkecil dominasi dan kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya. Itulah mengapa komunikasi politik mengalami perubahan terus-menerus mengikuti perjalanan arus perubahan manusia.
Dominasi ruang publik hingga desentralisasi informasi merupakan perjalanan komunikasi politik yang terus mengajak kita menuju era perbaikan sistem dan pelumpuhan rezim-rezim oligarki. Lihat saja bagaimana gaya komunikasi politik era digital seperti saat ini, perlahan-lahan ia akan menjadi bom waktu dan bumerang bagi penguasa yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan berkerja dengan hati nurani. Manusia hari ini kiranya sudah tidak peduli lagi terhadap kebenaran-kebenaran, “kebanyakan masyarakat” mulai mengedepankan kebenaran berdasarkan subjektivitas pribadi.
Sebab, di era post-truth, manusia memang terasa mengesampingkan kebenaran yang berbasis data dan fakta, mereka lebih dekat mengedepankan emosi, subjektivitas, dan keyakinan pribadi-kelompok. Sehingga, jika para penguasa mengabaikan rasa, maka sebuah kewajaran apabila rakyatnya mengabaikan keberadaan mereka.
Era ketiga komunikasi politik ini menjadi era mobilisasi masa yang efektif dan terbukti manjur merubah struktur kekuasaan, kebijakan, dan sifat kesewenang-wenangan para pemimpin. Monopoli narasi penguasa tidak lagi berguna di zaman desentralisasi informasi seperti saat ini.
Lihat misalnya fenomena revolusi oleh media digital itu pernah terjadi di negara-negara Timur Tengah, yaitu Arab Spring. Titik balik naik pitamnya rakyat Tunisia saat itu bukan karena seorang pedagang pria yang membakar dirinya karena ditegur polisi, tapi akumulasi keresahan rakyat yang dipimpin oleh pemimpin otoriter.
Saat itu, pemimpin otoriter telah membawa kondisi Tunisia kacau-balau; kemiskinan, korupsi, pengangguran, kesewenang-wenangan rezim, kehidupan yang sulit, dan kelesuan ekonomi. Mohamed Bouazizi, pada Desember 2010 membakar dirinya sendiri di hadapan polisi karena tidak memiliki izin berdagang. Tentu, Muhamed Bouazizi bisa saja memproses izin terlebih dahulu dan berdagang tanpa gangguan. Namun, Bouazizi memberikan pesan tersirat kepada masyarakat Tunisia lain bahwa negaranya sedang tidak baik-baik saja.
Jika Bouazizi hidup di rezim orde baru di Indonesia, kematian itu bisa saja disembunyikan dan rezim membuat narasi seolah-olah Bouazizi mati karena terbakar bukan membakar diri, dengan Media Massa yang dikungkung rezim. Sayangnya, Bouazizi hidup di era media sosial, sehingga rezim tidak bisa menyangkal bahwa kematian Bouazizi adalah kematian putus asa dengan kondisi rezim yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Kabar itu kemudian hinggap kepada setiap kuping rakyat Tunisia melalui Facebook dan beberapa media sosial yang ada pada saat itu. Empati dan emosi membuat rakyat Tunisia berbondong melakukan gerakan masif melalui media sosial. Mereka turun dan menumbangkan rezim Presiden Ben Ali.
Bouazizi adalah nyawa yang dibayar dengan restrukturisasi bangsa dan negara Tunisia dan menjadi nyawa pergerakan revolusi di negara-negara Timur Tengah lainnya.
Menata Komunikasi Kerakyatan
Setelah Arab Spring, komunikasi politik di negara-negara lain mengalami perubahan yang cukup masif karena khawatir ada kejadian serupa pada negara mereka. Pembatasan penggunaan media sosial hingga merapikan gaya komunikasi politik penguasa kepada rakyat terus diuji-cobakan.
Mereka mengamati bahwa ruang publik baru dan atau media sosial cukup sulit untuk dikendalikan. Sebab, masyarakat bisa berkomunikasi secara langsung, memprotes dengan seenak hatinya hingga mempropaganda masyarakat lain yang biasanya dilakukan oleh penguasa.
Komunikasi politik yang baik di era saat ini adalah merubah daya pikir penguasa bahwa mereka lah yang menguasai rakyat, bukan sebaliknya. Penguasa harus mendengar apa yang diinginkan rakyat, bukan mengerjakan apa yang mereka anggap benar untuk kebaikan rakyat, katanya.
Negara harus menjadi tempat bersandar rakyatnya dalam mencukupi kehidupan, memastikan tidak ada kemiskinan, memastikan kesejahteraan, dan keinginan-keinginan rakyat yang mudah lainnya. Sedangkan komunikasi pengusa dan rakyatnya di Indonesia, memiliki banyak hambatan lantaran setiap kebijakan, seringkali bertentangan dengan hati dan kebutuhan masyarakat. Setiap gerik para pejabat tidak sedikit menyisakan luka di hati rakyatnya .
Kerasahan-kerasahan rakyat akhirnya bergumul pada orang-orang sipil atau influencer yang dianggap perjuangannya sejalan dengan hati kebanyakan masyarakat Indonesia. Seperti Ferry Irwandi yang dielu-elukan masyarakat Indonesia karena setiap gebrakannya mampu memantik nurani dan membakar keresahan masyarakat Indonesia.
Bagaimana tidak, satu case misal bencana Sumatera-Aceh, Ferry Irwandi membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mempercayai dia dalam melakukan penanggulangan pasca bencana dengan capaian sumbangan kebencanaan hingga miliaran rupiah. Sebaliknya, masyarakat malah nirempati terhadap kerja-kerja pemerintah dalam menanggulangi kebencanaan.
Peristiwa ini mestinya tidak boleh dianggap remeh oleh rezim pemerintah. Sebab, bukan uang yang dikumpulkan masyarakat melalui Ferry, tapi kepercayaan publik yang masyarakat serahkan seluruhnya kepada Ferry Irwandi. Negara-negara yang tumbang oleh rakyatnya sendiri bukan karena ada jutaan masyarakat yang mengeluh, tapi karena ada satu orang yang menerima keluhannya dan mengeksekusi agar keluhan itu tidak lagi ada dengan menumbangkan rezim negara-negara itu.
Para pemimpin bangsa ini harus mulai melakukan penataan ulang komunikasi dengan rakyatnya, agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sebab ada banyak Ferry Irwandi – Ferry Irwandi lain yang siap mengakumulasi Kerasahan-kerasahan masyarakat dengan langkah-langkah yang mereka siapkan, tentu tanpa banyak dibantu pemerintah.
Apalagi di era digital dan desentralisasi informasi seperti saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan komunikasi yang baik, tapi juga perilaku dan kebijakan yang benar-benar baik untuk masyarakat.
Dulu, strategi revolusi dibicarakan di sebuah tempat aman yang tidak ada aparat sedang mengintai, kini bukan tidak mungkin jika revolusi itu dibahas dan dilakukan secara sistematis pada ruang publik baru, media sosial. Dan ini bukan hal yang baru, revolusi melalui media sosial sudah berhasil dilakukan oleh Gen Z Nepal. Mereka berkomunikasi, berkoordinasi dan berdiskusi untuk merancang strategi revolusi yang satu kali turun, tumbang seluruhnya.
