Demokrasi yang Tersesat di Jalan Retorika: Ketika Red Herring Menjadi Bahasa Kekuasaan

Demokrasi yang Tersesat di Jalan Retorika: Ketika Red Herring Menjadi Bahasa Kekuasaan

James C.Kulhanek (1908 – 1990)

Istilah red herring telah dipopulerkan oleh William Cobbett pada awal abad ke-19. Ia menceritakan bagaimana ikan haring asap berwarna merah yang berbau sangat menyengat dapat mengalihkan jejak anjing pemburu. Lambat laun, kisah tersebut berkembang menjadi gaya bahasa bagi strategi mengalihkan perhatian dari persoalan utama menuju isu lain yang lebih emosional atau lebih menarik untuk diperdebatkan.

Kesalahannya bukan terletak pada struktur logika argumen, melainkan pada arah pembicaraan. Ketika seseorang tampak sedang menjawab suatu persoalan, padahal sebenarnya ia sedang menggeser fokus pembahasan menuju isu lain. Sebab sedari awal memang tidak benar-benar ingin menjawab persoalan yang terjadi. Di sinilah letak bahayanya.

Red herring tidak selalu berupa kebohongan. Pernyataan yang disampaikan bisa saja benar. Namun kebenaran itu tidak memiliki relevansi terhadap persoalan yang sedang dipertanyakan. Ia hanya memang sengaja digulirkan di tengah masyarakat untuk mengalihkan fokus ke hal lain.

Bayangkan ketika masyarakat mempertanyakan meningkatnya harga kebutuhan pokok, kekerasan yang masih terjadi di Papua, atau urgensi pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk suatu program. Publik tentu mengharapkan penjelasan mengenai inflasi, distribusi pangan, kondisi keamanan, efektivitas kebijakan, maupun dasar pertimbangan penggunaan anggaran negara.

Dalam praktik politik, fokus pembahasan semacam itu terkadang sengaja digeser menuju isu lain, misalnya nasionalisme, ancaman pihak asing, atau loyalitas terhadap negara. Melontarkan perntanyaan dianggap tidak mendukung pemerintah, bahkan langsung buru-buru dicap sebagai pihak yang bersebrangan. Kemudian perdebatan berbelok arah dari pokok pembahasan awal ke hal lain yang kurang relevan.

Perhatian publik dapat segera berpindah dari pokok kebijakan menuju perdebatan mengenai identitas atau motif para pengkritik. Jika perpindahan fokus tersebut tidak benar-benar menjawab pertanyaan awal, maka pola komunikasi demikian dapat dipahami sebagai bentuk red herring.

Mungkin kalian pernah dengar pernyataan-pernyataan ngawur ala pejabat negara atau pejabat publik mengenai suatu hal?

Terkadang ketika kita mendengar pernyataan-pernyataan pejabat yang nggak nyambung di layar kaca atau layar ponsel kita, sering kali kita buru-buru meresponnya dengan emosional.

Padahal William Cobbett telah mempopulerkan hal semacam itu dengan sebutan red herring sejak ratusan tahun yang lalu. Boleh jadi di titik seperti inilah teori-teori kuno tersebut selalu terasa relevan hingga hari ini.

Apalagi gejala semacam itu semakin mudah kita ditemukan dalam praktik politik hari ini, ketika pejabat yang memberikan pernyataan ngawur saat di wawancara atau saat pidato di forum resmi. Sejumlah pejabat publik bahkan presiden kerap melontarkan candaan atau pernyataan yang santai dan terkadang tidak relevan dalam forum yang membuat hal tersebut dianggap meremehkan masalah serta mengolok-olok masyarakat yang berbeda pendapat.

Presiden Prabowo Subianto beberapa kali merespons kritik publik dengan narasi mengenai “antek-antek asing”. Pernyataan tersebut tentu dapat dipahami sebagai bentuk tuduhan yang bisa saja benar. Tetapi apabila konteks awalnya adalah aksi protes yang menuntut terhadap suatu kebijakan tertentu, maka secara logika, semestinya pembahasanya adalah hal-hal terkait tuntutan yang dicantumkan dalam aksi protes.

Namun dalam red herring, fokus pembahasan memang sengaja digeser dari fokus persoalan yang sedang dituntut menuju dugaan mengenai siapa yang menunggangi massa aksi di balik aksi protes tersebut.

Pernyataan Presiden maupun aparat mengenai hal tersebut merupakan red herring, sebab tuduhan yang diajukan tidak disertai bukti yang relevan dan tidak menjawab substansi kritik yang diajukan. Maka pada titik inilah logika red herring mulai bekerja.

Dalam kesempatan lain misalnya, Presiden juga tak jarang merespons kritik publik dengan menirukan bunyi “nyenyenyenye” atau umpatan “ndasmu”. Respons seperti itu tentunya memicu perdebatan luas karena oleh sebagian masyarakat dipandang tidak memberikan penjelasan terhadap substansi kritik yang sedang disampaikan dan terkesan mengolok-olok.

Kemudian dunia maya dibanjiri oleh potongan video saat presiden menyatakan hal tersebut. Perhatian publik akhirnya lebih banyak tersita pada gaya respons yang memicu kejengkelan tersebut daripada jawaban dari persoalan kebijakan yang semula dipersoalkan.

Hal yang juga memicu kejengkelan publik dapat diamati pada pernyataan presiden yang ramai dikutip di media sosial, seperti ungkapan, “Di desa tidak pakai dolar.” Kalimat itu terdengar sederhana, dan memang begitulah keadaanya, pernyataan itu bahkan tidak salah. Akan tetapi, apabila konteks pembahasannya adalah pelemahan nilai tukar rupiah, investasi asing, atau dampak ekonomi global terhadap perekonomian nasional, maka pernyataan tersebut tidak secara langsung menjawab mekanisme ekonomi yang sedang dipertanyakan.

Bahkan hingga saat ini, saya tidak pernah percaya bahwa presiden tidak pernah bisa menyelesaikan soal matematika 10+2 yang banyak memicu beragam respons. Bagi saya, Presiden tidak sebodoh itu. Malahan saya melihat, hal-hal tersebut hanyalah bentuk red herring untuk mengaburkan fokus masyarakat.

Hal serupa juga bisa kita lihat ketika ruang publik sempat lebih ramai membicarakan lagu “Mas Bahlil Ganteng” yang memang sialnya, musiknya kelewat catchy di momen itu, lagu tersebut sangat menarik perhatian publik dibandingkan substansi kebijakan yang sedang dijalankan pejabat publik yang bersangkutan. Sebagai karya budaya populer, lagu tersebut tentu sah-sah saja. Namun ketika hal personal lebih mendominasi perhatian daripada pembahasan mengenai kebijakan, transparansi, dan akuntabilitas, perhatian masyarakat perlahan bergeser menuju pencitraan figur. Dan inilah bahayanya red herring.

Hal-hal semacam itulah yang memang sedang dibangun oleh penguasa: kemarahan atau keterlenaan. Para penguasa biasa menciptakan kegaduhan emosional di masyarakat sebagai upaya mengaburkan penjelasan mengenai inti persoalan itu sendiri. Atau menciptakan musik kelewat catchy sebagai upaya menggeser perhatian.

Selain red herring, kondisi-kondisi sekarang ini juga telah mengingatkan pada kritik Guy Debord dalam The Society of the Spectacle. Debord menjelaskan bahwa masyarakat modern semakin dikuasai oleh spectacle—pertunjukan citra–yang menggantikan fokus atas realitas. Dalam politik, terkadang perhatian publik lebih mudah diarahkan pada sosok figur, simbol, qoutes, maupun hiburan daripada pembahasan mengenai kebijakan yang memengaruhi kehidupan orang banyak. Dalam konteks figur misalnya, siapa yang tak mengenal, sosok Bapak aing.

Kritik klasik para filsuf Yunani pun kembali menemukan relevansinya.

Aristoteles mengambil posisi jalan tengah dengan tidak menolak retorika. Justru ia melihat retorika sebagai bagian penting dari kehidupan politik. Namum yang disayangkan adalah, pemgawasan publik itu mudah runtuh ketika emosi mengambil alih logika, ketika red herring menghempaskan argumentasi, ketika identitas menggantikan data, dan ketika viralitas lebih menarik perhatian daripada akuntabilitas.

Pada titik itulah fenomena tersebut semakin diperkuat oleh logika media sosial. Algoritma tidak dirancang untuk mencari argumen terbaik, melainkan mempertahankan perhatian pengguna. Semakin emosional suatu pernyataan, semakin besar peluangnya dibagikan. Semakin memancing kemarahan atau kekaguman, semakin cepat pula viralnya. Akibatnya, pejabat politik perlahan mengikuti logika algoritma: yang penting bukan lagi menjawab, melainkan menjadi viral lalu isu teralihkan. Toh, hari ini kita bisa melihat banyak “pejabat konten” yang bermunculan – meskipun rasa-rasanya di era viral seperti ini, terkadang mereka para “pejabat konten” sedikit bisa diandalkan.

Bukankah pola semacam ini memang terasa begitu akrab hari ini? Ketika harga bahan bakar dipertanyakan, tetapi fokus persoalan dapat bergeser ke musik yang viral di tiktok. Ketika besarnya anggaran negara dipersoalkan, perhatian publik dapat dialihkan menuju perdebatan ke isu lain. Ketika demonstrasi berlangsung, pemerintah dapat dengan segara menyematkan musuh pada demonstran: “antek-antek asing” atau “kelompok anarkis” – yang menurut saya, negara memang sengaja mendefinisikan anarkisme secara tidak tepat sebagai upaya membangun definisi yang menyeramkan terhadap anarkisme, seperti yang pernah terjadi di tahun 1965 ketika negara menciptakan definisi yang mengerikan terhadap komunisme sebagai wujud operasi antikomunisme di era perang dingin.

Pada titik itulah inilah, George Orwell dalam esainya Politics and the English Language mengingatkan bahwa bahasa politik sering dibuat kabur agar kenyataan tampak lebih mudah diterima. Bahasa tidak lagi berfungsi menjelaskan realitas, melainkan membentuk cara masyarakat memandang realitas tersebut.

Peringatan juga datang dari Hannah Arendt. Menurutnya, ketika fakta terus-menerus dikaburkan oleh narasi politik, masyarakat perlahan kehilangan kemampuan membedakan kenyataan dan propaganda. Saat seperti itulah situasi yang benar-benar diharapkan penguasa.

Pembahasan perdebatan sering bergeser kepada siapa yang berada di balik aksi tersebut bukan apa yang menjadi tuntutan aksi tersebut. Ketika nilai tukar rupiah menjadi perhatian, yang ramai diperbincangkan justru narasi lain yang lebih mudah membangkitkan emosi khalayak. Bahkan ketika suatu kebijakan menuai kritik, ruang publik terkadang lebih sibuk membicarakan citra personal dan hiburan daripada substansi kebijakan itu sendiri.

Pada akhirnya, bahaya terbesar red herring bukanlah membuat masyarakat mempercayai kebohongan. Bahaya yang lebih besar adalah membuat masyarakat melupakan pertanyaan yang sejak awal seharusnya dijawab. Ketika perhatian publik terus dialihkan, kekuasaan tidak lagi dituntut memberikan penjelasan, melainkan cukup menyajikan pertunjukan. Cukup menuai kontroversi saat pidato, membangun musuh bersama, lalu menciptakan tontonan yang menguasai ruang viralitas di dunia maya.

Ketika viralitas lebih berharga daripada kebenaran, demokrasi perlahan berubah menjadi panggung pertunjukan. Kekuasaan tidak lagi diuji oleh kualitas jawabannya, melainkan oleh kemampuannya menguasai perhatian. Dan selama perhatian publik terus dapat dialihkan, pertanyaan-pertanyaan yang semestinya dijawab akan tetap menggantung, sementara persoalan yang nyata perlahan tenggelam di balik gemuruh emosi dan algoritma.

Bahan Bacaan:

Alhaq, I. (2021, 16 Juli). The Art of Red Herring: Trik Retorika Licin Ala Politisi. Baruga.id. https://baruga.id/the-art-of-red-herring-trik-retorika-licin-ala-politisi/

Orwell, G. (2026). Politics and the English Language. The Orwell Foundation. https://www.orwellfoundation.com/the-orwell-foundation/orwell/essays-and-other-works/politics-and-the-english-language/

Bunyard, T. (2025, 14 November). An introduction to Guy Debord’s The Society of the Spectacle. Historical Materialism. https://www.historicalmaterialism.org/article/an-introduction-to-guy-debords-the-society-of-the-spectacle/

Hill, S. R. (2021, 7 Januari). Hannah Arendt & politik kebenaran. DailyGood. https://www.dailygood.org/story/2661/hannah-arendt-and-the-politics-of-truth-samantha-rose-hill/?lang=id

Tinggalkan komentar