ilustrasi: zera yudhistira
Ada satu front dalam Revolusi Indonesia yang jarang disebut sejajar dengan medan tempur fisik plus senjata, misalnya dengan Bandung Lautan Api, padahal pertaruhannya sama besar: front kertas dan tinta. Begitu proklamasi dibacakan di Pegangsaan Timur pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan yang baru berumur hitungan jam itu masih berupa kata-kata yang harus disampaikan, dipercayai, dan dipertahankan dalam benak jutaan rakyat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja kata-kata itu tidak bisa menyebar sendiri. Ia perlu terus dibicarakan, diketik, dicetak, digandakan dengan mesin stensil, lalu disebarkan dari tangan ke tangan sebelum sempat dibungkam. Di titik itulah pers Indonesia yang merdeka lahir sebagai gelanggang kedua, yang senjatanya adalah berupa kata-kata.
Di antara ratusan penerbitan yang tumbuh nyaris bersamaan pada masa itu, satu nama lahir dari Kota Bogor, di kaki Gunung Salak dan Gede-Pangrango. Namanya adalah Gelora Rakjat. Ia bukan koran terbesar, bukan pula yang paling lama bertahan. Namun dalam riwayat singkatnya, kurang dari dua tahun, tersimpan berbagai momentum peristiwa yang dialami pers Republik pada masa Revolusi Fisik: karena lahir dari perebutan alat cetak, hidup berdampingan langsung dengan barisan pertahanan bersenjata, menjadi corong pemerintah sekaligus suara rakyat, dan akhirnya padam ketika kotanya sendiri jatuh ke tangan musuh.
dok. Handhyka Permana
Membaca surat kabar Gelora Rakyat, selain berperan untuk memberikan semangat perjuangan bagi masyarakat Bogor, juga menjadi alat kontrol sosial pada masanya. Maksudnya, masyarakat kemudian mendapatkan informasi tentang situasi dan keadaan yang terjadi di wilayah Bogor secara khusus, umumnya kondisi Indonesia saat itu. Pergolakan yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan itu sangat berpengaruh terhadap penerbitan surat-surat kabar milik republik, termasuk Gelora Rakyat ini. Dengan mengusung jargon “Dalam Perdjoeangan”, surat kabar Gelora Rakyat menyalakan api revolusi di Bogor, dan sebagai corong untuk mengingatkan sekalian rakyat Indonesia bahwa nasionalisme selayaknya ditakhtakan ditiap ubun-ubun manusia Indonesia, seperti yang tertulis dalam terbitan bulan Maret 1946, “Siapa yang Ragoe 100% Kemerdekaan Indonesia?”
Dengan demikian, saya rasa, kita semua akan sepakat tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tidak selalu bertumpu pada perjuangan fisik semata. Ada perjuangan tekstual, dalam hal ini revolusi dunia pers, atau katakanlah geliat persurat-kabaran. Di situlah posisi Gelora Rakyat memainkan peranan revolusinya.
Perjuangan adalah Pelaksanaan Kata-kata
Kekalahan Jepang pada Agustus 1945 menciptakan sesuatu yang oleh para sejarawan sering digambarkan sebagai dislokasi sosial besar-besaran: kekuatan-kekuatan yang selama tiga setengah tahun dibungkam rezim militer tiba-tiba mengalir deras dan sulit dibendung, seperti bendungan yang jebol sekaligus.[1] Kemenarikan dari momentum itu bukan hanya kegaduhan politiknya, tetapi betapa cepatnya rakyat, atau lebih tepatnya, sekelompok kecil penulis pergerakan yang selama pendudukan Jepang tetap bertahan di dapur redaksi: mereka paham bahwa kemerdekaan yang baru diproklamasikan itu perlu penerjemah, perlu penyambung, dan perlu suara. Presiden dan wakil presiden bisa membacakan teks proklamasi sekali, tetapi siapa yang akan menjelaskannya berulang-ulang kepada petani di Cianjur, pedagang di Padang, atau nelayan di Ternate, misalnya? Pertanyaan itulah yang secara diam-diam menjadi alasan kelahiran pers Republik.
Kurang dari sebulan setelah proklamasi, para penulis itu tidak menunggu restu siapa pun. Mereka mengambil alih kantor-kantor surat kabar dan percetakan yang sebelumnya dikuasai Jepang, sebuah tindakan yang jika dipikirkan lagi sebenarnya cukup nekat: merebut mesin cetak dari tangan tentara pendudukan yang masih bersenjata lengkap, hanya bermodal keyakinan bahwa berita harus segera tersebar.[2] Pola ini berulang di kota demi kota, seperti gelombang yang menjalar tanpa komando pusat. Asia Raya di Jakarta menjelma Merdeka. Tjahaja di Bandung menjadi Soeara Merdeka. Sinar Baroe di Semarang berganti nama Warta Indonesia. Sinar Matahari di Yogyakarta lahir kembali sebagai Kedaulatan Rakjat, dan Soeara Asia di Surabaya berubah menjadi Soeara Rakjat.[3] Setelah gelombang pertama itu reda, surat kabar-surat kabar baru terus bermunculan, masing-masing menyuarakan semangat yang sama dengan corak lokalnya sendiri. Kita lihat di Jawa Barat tumbuh Neratja, Perdjoangan, Sinar Priangan, Perdjoangan Rakjat, Toedjoean Rakjat, Patjoel, Gelora Rakjat (Bogor).[4]
Pers pada masa itu terbelah tegas menjadi dua kubu yang berhadap-hadapan langsung: Pers Republik yang disuarakan kaum republiken untuk mempertahankan kemerdekaan, dan Pers NICA yang diusahakan tentara pendudukan Sekutu serta Belanda untuk membujuk rakyat agar menerima kembalinya kekuasaan kolonial. Tentu ini bukan pertarungan opini yang santun. Ketika pasukan Inggris mendarat membawa serta satuan-satuan Belanda, para penulis Republik di berbagai kota langsung berhadapan dengan kekerasan nyata: percetakan diduduki, kantor redaksi diserbu, sejumlah penulis-wartawan ditangkap dan ditahan berminggu-minggu hanya karena tulisan mereka dianggap membahayakan kepentingan Sekutu. Nama-nama seperti Sajuti Melik, B.M. Diah, dan Adam Malik tercatat pernah merasakan sel tahanan karena pena mereka.[5]
Sejalan dengan itu, yang membuat pers pada masa itu berbeda dari pers di masa mana pun sesudahnya, adalah betapa ia tidak berpura-pura netral dan tidak perlu pula untuk berpura-pura. Motto yang dipilih seperti Merdeka, misalnya, secara terbuka menyatakan dirinya sebagai “Soeara Rakjat Repoblik Indonesia,” sekaligus menegaskan bahwa kemerdekaan berpikir dan menulis hanya adapada rakyat yang merdeka.[6] Maka, geliat surat-kabar atau pers juga berjuang dengan wajah terbuka, bukan yang menyembunyikan keberpihakannya di balik jargon objektivitas semata.
Menurut catatan M. Gani dalam Surat Kabar Indonesia Pada Tiga Zaman, surat kabar yang terbit pada masa revolusi fisik memang punya tiga ciri yang saling menopang: bersifat nasional dalam jangkauan informasinya, berfungsi sebagai alat perjuangan demi tercapainya kemerdekaan, dan menjadi pembawa cita-cita tentang masyarakat yang adil dan sejahtera.[7] Ketiga ciri itu memang terdengar seperti rumusan akademis yang kaku. Namun, jika dibaca ulang, sebenarnya itulah yang membedakan pers perjuangan dari pers biasa: ia tidak sekadar melaporkan revolusi, ia adalah bagian dari revolusi itu sendiri.
Revolusi Kata sebagai Senjata
Bogor pada akhir 1945 adalah kota yang berada dalam posisi cukup menyesakkan: berdekatan dengan Jakarta yang telah dikuasai kembali oleh Sekutu dan NICA, sekaligus menjadi wilayah penyangga menuju Bandung yang tengah bergolak. Masyarakatnya hidup dalam tekanan psikologis yang berbaur dengan kelangkaan informasi: mereka memang tahu ada perang, tetapi tidak selalu tahu di mana, seberapa dekat, dan apakah pihak mereka sedang menang atau kalah.[8] Dari kebutuhan yang begitu mendasar itulah, pada 22 Oktober 1945, atas usulan Harun Kabir, Kepala Keuangan kantor Keresidenan Bogor, bersama tiga orang lainnya, disepakati untuk mendirikan surat kabar “Gelora Rakjat”. Terbitan pertamanya yang tercatat, tertanggal 29 Oktober 1945, langsung mengangkat berita besar: pidato radio Presiden Republik Indonesia yang disiarkan pada 24 Oktober malam. Sejak edisi pembuka itu saja sudah terlihat ke mana arah keberpihakan surat kabar ini: ia lahir bukan sebagai penonton revolusi, tetapi jauh dari itu ia sebagai pelantang suara pemerintah Republik yang masih rapuh kepada rakyatnya sendiri.[9]
dok. Handhyka Permana
Kantor redaksi dan tata usahanya berdiri di Jalan Tjikeumeuh 28, Bogor (kini Jalan Merdeka), buka setiap hari mulai pukul sembilan pagi hingga tiga sore, seolah kantor berita biasa dengan jam kerja yang tertib. Tetapi bangunan dua lantai itu menyimpan sesuatu yang jauh dari biasa. Lantai satu menjadi tempat pencetakan surat kabar; lantai dua dipakai sebagai ruang rapat Dewan Keamanan Daerah Keresidenan Bogor di bawah pimpinan Aboe Oemar, tempat strategi penyerangan terhadap kedudukan musuh dirundingkan. Coba bayangkan suasananya: di bawah, deru mesin cetak menggandakan berita tentang pertempuran; di atas, orang-orang berbisik merencanakan pertempuran berikutnya. Gedung yang sama menerbitkan berita perang sekaligus menjadi markas perencana perang itu sendiri. Saya rasa itu bukan metafora tentang betapa dekatnya pers dan perjuangan bersenjata pada masa itu, tetapi inilah kenyataan revolusi yang harfiah, satu atap untuk dua front.
Pada edisi Maret 1946, ia (Gelora Rakyat) bahkan menantang pembacanya secara langsung dengan sebuah pertanyaan retoris tentang siapa yang masih ragu terhadap seratus persen kemerdekaan Indonesia, pertanyaan yang kalau dipikir-pikir, sebenarnya adalah pernyataan sikap yang dibungkus tanda tanya, khas gaya pers perjuangan yang tidak pernah benar-benar berpura-pura netral.
Yang membuat Gelora Rakjat menarik untuk dibaca ulang hari ini bukan sekadar keberadaannya sebagai fakta sejarah, melainkan betapa luas cakrawala liputannya dibandingkan ukuran kotanya yang kecil. Ia secara konsisten memberitakan pertempuran-pertempuran kecil di wilayah sendiri, seperti Bogor, Sukabumi, Cianjur. Namun pada saat bersamaan juga menyorot pertempuran-pertempuran besar yang menjadi tonggak revolusi di tempat lain: Surabaya, Ambarawa, Bandung Lautan Api. Bagi seorang pembaca di Bogor pada 1945, Gelora Rakjat adalah jendela yang menyambungkan pergolakan di halaman rumahnya sendiri dengan gambaran besar perjuangan bangsa yang sedang berlangsung ratusan kilometer jauhnya.
Tentu, ia tidak berhenti di situ. Perundingan Hooge Veluwe yang berlangsung di Belanda pada 14–15 April 1946 pun mendapat tempat dalam pemberitaannya, sebuah pilihan editorial yang menunjukkan bahwa redaksi kecil di Bogor ini memahami revolusi bukan semata sebagai dentuman senjata, tetapi juga sebagai pertarungan di meja runding yang jauh dari sana.
Suara paling khas dari surat kabar ini barangkali justru bukan pada berita-berita utamanya, melainkan pada rubrik catatan pojok bernama “Pojok Semburan”, sebuah ruang sindiran tajam dan bahasa sinis yang diarahkan kepada Belanda, kepada U.N.O. yang saat itu masih muda usianya, dan kepada siapa pun yang dianggap berpihak pada kepentingan kolonial. Kebiasaan menyelipkan kritik lewat catatan pojok semacam ini bukan monopoli Gelora Rakjat; hampir semua surat kabar Republik pada masa itu punya penjaga kolom pojok mereka sendiri, dari “Mas Kloboth” di Merdeka, “Mas Semprot” di Kedaulatan Rakjat, sampai “Bang Djeboel” di Berita Indonesia.[10] Tetapi justru karena polanya begitu umum, kehadiran Pojok Semburan menegaskan sesuatu yang lebih menarik: bahwa surat kabar kecil di Bogor ini turut serta (bukan sekadar meniru) dalam membentuk sebuah konvensi jurnalistik nasional, di mana berita halaman muka yang serius berdampingan dengan sindiran pedas di sudut halaman yang membuat pembacanya tersenyum getir sambil tetap marah kepada penjajah.
Bayangkan saja, bukankah ini semacam humor gelap kolektif yang lahir dari keterbatasan, atau mungkin pula ini adalah cara rakyat yang lelah oleh perang tetapi masih memiliki ruang untuk tertawa sinis, bukan untuk menyerah.
Namun letak Bogor yang strategis sebagai penyangga Jakarta dan Bandung, yang semula membuatnya penting sebagai simpul informasi, pada akhirnya pula menjadi sebab kejatuhannya. Pada 1947, NICA berhasil menduduki Bogor. Sejak saat itu, kantor redaksi di Jalan Tjikeumeuh 28 yang biasa ramai oleh derap mesin cetak dan perdebatan strategi pertahanan itu sunyi, tidak ada lagi aktivitas di sana. Pemimpin redaksi Gelora Rakjat, Madikin Wonohito, memilih jalan yang lazim ditempuh banyak wartawan pejuang pada masa itu: bukan menyerah, melainkan berpindah front. Ia bergabung dengan redaksi Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta, kota yang saat itu menjadi ibu kota Republik dan benteng terakhir pers perjuangan yang relatif aman dari jangkauan musuh.
Riwayat Gelora Rakjat sebagai penerbitan mandiri dengan demikian berakhir bukan karena kehabisan semangat, melainkan karena kalah wilayah. Suaranya tidak dipadamkan, hanya dipindahkan seperti anak sungai yang mengering lalu mengalir menyatu dengan sungai besar yang masih hidup.
Jejak fisiknya hari ini tersimpan di tempat-tempat yang jauh dari gemerlap: di etalase pameran Museum Perjuangan Bogor, bekas kantor redaksinya sendiri: tempat lembaran kertas berwarna kecoklatan itu diawetkan berdampingan dengan mesin ketik yang dulu menuliskan beritanya, telepon yang menghubungkan redaksi dengan dunia luar, mesin stensil yang menggandakan lembar demi lembar untuk dibaca rakyat Bogor, dan sebuah kartu wartawan yang nama pemiliknya kini nyaris tak terbaca dimakan usia. Sebagian salinan lain tersimpan di Perpustakaan Nasional di Salemba, sementara beberapa edisi termasuk laporan tentang perundingan perdamaian yang tertunda pada April 1946, justru hanya bisa ditemukan dalam bentuk digital di koleksi Leiden University Libraries di Belanda, negeri yang dulu disindir habis-habisan lewat Pojok Semburan.
Ada ironi yang menggugah di situ: sebagian arsip terlengkap dari surat kabar yang lahir untuk melawan kolonialisme kini justru lebih mudah diakses di negeri bekas penjajah dibanding di kota kelahirannya sendiri. Tetapi barangkali begitulah cara sejarah bekerja, ia tidak selalu tersimpan rapi di tempat yang paling dekat dengan kehidupannya. Saya rasa, itulah tugas kita hari ini untuk terus menyusurinya, di mana pun ia bersembunyi, mengungkap plus memaknainya.
Gelora Rakjat tidak pernah menjadi surat kabar besar dalam pengertian oplah atau pengaruh nasional. Umurnya pun singkat, kurang dari dua tahun sebagai penerbitan mandiri. Namun dalam riwayat pendeknya tersimpan hampir seluruh anatomi pers perjuangan Indonesia pada masa Revolusi Fisik: kelahiran dari kebutuhan mendesak rakyat akan informasi di tengah kekosongan kekuasaan, keterikatan erat dengan struktur pertahanan lokal hingga gedung redaksinya sendiri menjadi markas strategi militer, keberanian menyindir kekuatan kolonial yang jauh lebih besar lewat kolom-kolom kecil, dan akhir riwayat yang bukan kekalahan; tetapi perpindahan dari Bogor yang jatuh, ke Yogyakarta yang masih berdiri tegak.
Melalui Gelora Rakjat, kita dengan perlahan bisa meninjau revolusi yang bukan hanya dikerjakan di garis depan oleh mereka yang memanggul senjata, tetapi juga di ruang redaksi sempit berlantai dua oleh mereka yang berhadapan dengan mesin ketik dan mesin stensil, yang setiap pagi harus memutuskan berita apa yang akan membakar semangat rakyatnya untuk terus percaya bahwa kemerdekaan yang baru sebulan-dua bulan diproklamasikan itu, layak dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Dalam pengertian itulah, boleh dikatakan bahwa revolusi di Bogor memiliki nama, dan nama itu kita sematkan sebagai Gelora Rakyat.
[1]Mochtar Lubis, Jalan Tak Ada Ujung (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992).
[2]Tribuana Said, “Sekilas Sejarah Pers Nasional,” dalam pwi.or.id.
[3]JR. Caniago et al., Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka, 1945-1985 (Jakarta: Pustaka Merdeka, 1987).
[4]Wartini Santoso, Katalog Surat Kabar Koleksi Perpustakaan Nasional 1810-1984 (Jakarta: Perpustakaan Nasional–Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).
[5]Hasan, “Perkembangan Pers pada Masa Revolusi Fisik Indonesia.”
[6]Andi Suwirta, Pers, Revolusi, dan Demokratisasi: Kehidupan dan Pandangan Lima Surat Kabar di Jawa pada Masa Revolusi Indonesia, 1945-1947 (Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, 2002).
[7]M. Gani, Surat Kabar Indonesia Pada Tiga Zaman (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1978).
[8]Taufik Rahzen et al., Seabad Pers Kebangsaan (1907–2007) (Jakarta: Boekoe, 2007).
[9]Surat kabar Gelora Rakyat di Bogor dan pemberitaan perjuangan bersenjata dan diplomasi (1945-1946), Mauludin, Muhamad Farhan (2025).
[10]Andi Suwirta, Surat Kabar Soeara Merdeka (2007).
***
catatan: tulisan ini telah lebih dulu terbit dalam bentuk zine berjudul “Sejarah Kepahlawanan Bogor dalam Bara Revolusi” yang disusun oleh Bogor Litera pada acara Pekan Sastra Bogor 19-20 Oktober 2026.
