Saya selalu mengira sebuah yayasan yang menyematkan kata puisi pada namanya akan menjadi ruang yang paling terbuka bagi perkembangan puisi Indonesia. Bukan sekadar ruang seremonial untuk mengenang-agungkan penyair-penyair besar, melainkan tempat di mana berbagai generasi saling berjumpa, berbagi kecenderungan estetika, dan berbagi berbagai kemungkinan-kemungkinan dalam perpuisian indonesia.
Menurut hemat saya, ketika sebuah lembaga memilih menggunakan kata puisi sebagai identitasnya yang sedang dipikul bukan hanya tanggung jawab untuk menjaga ingatan, melainkan juga keberanian untuk membaca ke mana puisi sedang bergerak dan bagaimana selera zaman berkelindan dengan kegelisahan-kejujuran para penyair itu.
Harapan semacam itu bukan sesuatu yang berlebihan. Puisi Indonesia tidak pernah berkembang melalui satu jalur yang lurus. Sejarahnya justru dibentuk oleh rangkaian pembangkangan.
Chairil Anwar lahir karena keberaniannya memutus tradisi Pujangga Baru. Rendra memperluas kemungkinan puisi dengan tubuh dan panggung. Sutardji mengembalikan kata kepada bunyi, membebaskannya dari kewajiban menjadi alat penyampai makna. Afrizal mengajak puisi memasuki ruang-ruang urban yang asing bagi generasi sebelumnya. Joko Pinurbo bercumbu dengan metafora di balik benda-benda yang sering ditemui mata, adapun generasi-generasi selanjutnya terus mencari bahasa mereka sendiri melalui zine, penerbit independen, ruang baca kecil, media sosial, hingga panggung-panggung yang bahkan tidak pernah tercatat dalam kalender resmi kesusastraan Indonesia.
Karena itulah saya merasa ganjil ketika menghadiri perayaan Hari Puisi Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Hari Puisi Indonesia kemarin minggu. Keganjilan itu bahkan sudah terasa sebelum satu kata pun diucapkan dari atas panggung.
Poster acara, sebagaimana lazimnya sebuah poster, bekerja sebagai inti pernyataan dari pemangku acara. Ia memperlihatkan kepada publik siapa yang dianggap penting, suara mana yang layak didengar, dan wajah seperti apa yang dipilih untuk mewakili puisi Indonesia hari ini. Ketika saya mengamati deretan nama yang terpajang di sana, saya menemukan sesuatu yang terasa akrab sekaligus mengkhawatirkan, wajah dan nama-nama itu selama puluhan tahun memang selalu hadir dalam hampir setiap forum sastra Indonesia.
Tentu tidak ada persoalan dengan nama-nama itu. Sebagian besar dari mereka tentu telah memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi perkembangan sastra Indonesia. Mereka layak dibaca, layak dihormati, dan layak memperoleh ruang. Namun justru karena itulah pertanyaan lain muncul di kepala saya, di mana keberadaan generasi setelah mereka?
Pertanyaan itu tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar daftar pembicara sebuah acara. Sebab setiap kurasi pada dasarnya selalu merupakan sebuah cara pandang. Ketika sebuah yayasan memilih menampilkan nama-nama tertentu dan mengabaikan nama-nama lain, pilihan itu bukan lagi perkara administratif, melainkan cermin tentang bagaimana lembaga tersebut membayangkan peta sastra Indonesia.
Poster itu seakan mengatakan bahwa puisi Indonesia masih berputar pada orbit yang sama; bahwa legitimasi tetap berada di tangan generasi yang telah lama mapan; bahwa perkembangan puisi cukup dipahami melalui nama-nama yang sudah berulang kali memperoleh panggung.
Kesan itu semakin menguat ketika tema yang diangkat adalah “Puisi, Chairil Anwar, dan Identitas Kebangsaan.” Chairil memang nyaris mustahil dipisahkan dari sejarah puisi Indonesia modern. Akan tetapi, sejarah tidak pernah berhenti pada tokoh yang melahirkannya. Chairil sendiri adalah hasil dari sebuah pembangkangan terhadap zamannya. Membaca Chairil tanpa menghadirkan mereka yang datang sesudahnya justru membuat Chairil kehilangan konteks yang paling penting bahwa puisi selalu bergerak melalui keberanian untuk meninggalkan bentuk-bentuk lama. Mengusung pembicaraan tentang puisi Indonesia hanya di sekitar ketiak Chairil sama artinya dengan merayakan seorang revolusioner melalui cara-cara yang sama sekali tidak revolusioner.
Kesan itu rupanya tidak berhenti pada susunan nama dalam poster. Selama acara berlangsung, saya mendapatkan kesan bahwa seluruh perayaan ini memang disusun untuk mengonfirmasi apa yang sejak awal telah diumumkan: bahwa puisi Indonesia hanya dikenali melalui wajah-wajah yang telah mapan. Kekacauan rundown yang membuat acara berjalan jauh dari jadwal semula hanya menjadi gejala kecil dari persoalan yang lebih besar, yakni absennya keberanian untuk membayangkan sebuah perayaan sastra sebagai pengalaman yang hidup.
Hal itu paling kentara ketika sesi pembacaan puisi dimulai. Hampir setiap penyair yang naik ke panggung merasa perlu memberikan pengantar sebelum membacakan puisinya. Ada yang menceritakan latar belakang penulisan, ada yang menjelaskan pengalaman personal yang melahirkan sajak tersebut, ada pula yang terlebih dahulu menguraikan maksud dari metafora-metafora yang akan dibacakannya. Pengantar-pengantar itu berlangsung berulang, nyaris menjadi ritual yang tak pernah dipertanyakan. Satu demi satu penyair menjelaskan puisinya sendiri sebelum puisi itu diberi kesempatan untuk bekerja.
Bukankah puisi selalu hidup dari kemungkinan tafsir? Sejak sebuah puisi selesai ditulis dan dilepaskan kepada pembacanya, ia tidak lagi sepenuhnya berada di tangan penyair. Makna akan terus berpindah mengikuti pengalaman, ingatan, dan horizon pembacanya. Ketika penyair merasa perlu mengunci pembacaan melalui penjelasan yang panjang, ruang kemungkinan itu perlahan menyempit. Pendengar tidak lagi berhadapan langsung dengan puisi, melainkan dengan otoritas penyair atas puisinya sendiri.
Kecenderungan semacam ini sebenarnya dapat dihindari apabila pembawa acara memiliki ketegasan dalam menjaga ritme acara. Sayangnya, setiap pengantar dibiarkan mengalir tanpa batas yang jelas. Waktu yang semestinya menjadi milik puisi justru habis untuk menjelaskan puisi. Pembacaan berubah menjadi presentasi kecil-kecilan; setiap penyair merasa berkewajiban membela teksnya sendiri sebelum teks itu sempat menyentuh pendengarnya. Barangkali karena itulah, di belakang saya duduk ada tamu lain yang tertidur dengan cukup lama.
Namun persoalan terbesar acara ini sesungguhnya tidak berada di atas panggung. Ia bekerja jauh lebih dalam, pada cara sebuah lembaga kebudayaan memproduksi ingatan tentang sastra Indonesia. Entah mengapa, produktivitas dalam wilayah puisi selalu erat berciuman dengan antologi bersama. Secara fungsional, sebuah antologi adalah salah satu cara paling efektif untuk mendokumentasikan perkembangan puisi, memetakan kecenderungan estetik pada suatu masa, sekaligus menjadi arsip yang memungkinkan generasi berikutnya membaca lanskap sastra pada zamannya. Sebuah antologi yang disusun dengan baik selalu lebih dari sekadar kumpulan puisi; ia merupakan pernyataan kuratorial tentang bagaimana sebuah periode hendak dikenang.
Persoalannya, fungsi itu perlahan mengalami pergeseran. Antologi tidak lagi bekerja sebagai pemetaan, melainkan sebagai pengukuhan. Nama-nama yang muncul cenderung beredar dalam lingkaran yang sama, berpindah dari satu buku ke buku lain, dari satu forum ke forum berikutnya, seolah legitimasi sastra terus diproduksi melalui mekanisme yang redundant. Alih-alih membuka kemungkinan bagi pembaca untuk mengenali lanskap puisi Indonesia yang semakin beragam, antologi itu justru menghadirkan kesan bahwa perkembangan puisi hanya berlangsung di dalam orbit orang-orang yang telah lama saling mengenal.
Di titik inilah persoalannya berhenti menjadi persoalan kurasi semata dan berubah menjadi politik legitimasi. Sebab setiap antologi pada akhirnya tidak hanya menentukan puisi mana yang layak dibaca, tetapi juga menentukan siapa yang layak diingat. Nama yang masuk ke dalam antologi memperoleh peluang lebih besar untuk diundang dalam diskusi, tampil dalam festival, duduk sebagai juri, lalu kembali menjadi penyusun atau pengantar bagi antologi berikutnya. Legitimasi berputar di dalam lingkaran yang sama dan terus memperkuat dirinya sendiri. Kemudian yang dihasilkan bukan lagi ekosistem yang terbuka, melainkan sirkulasi pengakuan yang nyaris tertutup. Dan oleh karena itu, pada acara malam itu saya melihat acara puisi yang berganti menjadi acara reuni.
Sementara itu, di luar lingkaran tersebut, kehidupan puisi Indonesia bergerak dengan cara yang jauh lebih liar. Penyair-penyair muda menerbitkan zine secara mandiri, mendirikan penerbit kecil, menggelar pembacaan puisi di kafe, ruang kolektif, atau galeri seni, memanfaatkan media sosial sebagai medium publikasi, bahkan membangun komunitas pembaca tanpa dukungan lembaga apa pun. Mereka mungkin tidak hadir dalam antologi-antologi resmi, tetapi justru di ruang-ruang itulah bahasa sedang berada di arena yang tepat sebab bentuk kebahasaan sedang dipertaruhkan dan kemungkinan-kemungkinan baru terus lahir. Ironisnya, denyut kehidupan itu nyaris tak terbaca dalam cara Yayasan Hari Puisi Indonesia membayangkan puisi Indonesia hari ini.
Padahal sebuah yayasan kebudayaan semestinya tidak hanya bertugas merawat apa yang telah mapan. Ia juga berkewajiban mengenali apa yang sedang tumbuh. Sebab sejarah sastra tidak pernah ditulis oleh mereka yang hanya tekun menjaga kanon, melainkan oleh mereka yang berani membaca perubahan sebelum perubahan itu memperoleh pengakuan.
Jika setiap perayaan hanya menghadirkan nama yang sama, percakapan yang sama, dan mekanisme legitimasi yang sama, maka yang sedang dipertahankan bukanlah kehidupan puisi Indonesia, melainkan stabilitas sebuah peristiwa budaya yang semakin jauh dari kenyataan zamannya. Ketika itu terjadi, lembaga sastra perlahan berubah menjadi museum: rapi, penuh penghormatan, tetapi kehilangan kemampuan untuk mengenali kehidupan yang berlangsung di luar temboknya — tempat di mana Chairil dulu berada.
